teologi pembebasan

Teologi Pembebasan & Pembebasan Teologi[1]

Sangat mustahil ! gerakan (organ) mahasiswa zonder driving force spiritual yang melatari semua sikap dan perilaku gerakannya. Terlebih sekelas PMII, maka keberadaan teologi gerakan yang memandu organisasi melakukan elan pembebasan dan pemberdayaan adalah conditio sine qua non, keniscayaan yang tidak boleh terbantahkan. Soal krusial bagi PMII bukanlah ketiadaan teologi gerakan, melainkan belum tuntasnya proses perumusan ulang terhadap teologi gerakannya sekaligus bentuk implementasinya.

Tulisan ini bersengaja merongrong status quo disapora wacana teologi di PMII yang kerap menisbikan kesatuan gerak dan langkah kader dalam bernalar, bersikap maupun berperilaku, baik dalam kerangka tuga organisasional, kebangsaan, keagamaan maupun individual. PMII selama ini kaya teologi, tetapi hanya diwacanakan tidak dilaksanakan, didiskusikan tetapi tidak dipribumisasikan, diperdebatkan tetapi tidak pernah mempengaruhi praktek aktifitasnya, ditulis diberbagai paper, artikel dan dibukukan tetapi tidak pernah disublimasikan kedalam gerak organisasi, dipamer-pamerkan ke organisasi lain tetapi tidak pernah diinternalisasi dalam sumbu gerak organisasi. Kalaupun ada, prosentasenya kecil sekali, karena selama ini bukan teologi yang menggerakkan PMII tetapi kepentingan aktualisasi diri atau bahkan pragmatisme pengurusnya saja yang menjadikan titik pijak hidup-matinya PMII.

Apakah sudah separah itukah letak dan fungsi teologi di PMII? Semoga penilaian ini salah, sebab hampir setiap kader PMII sangat faham apa itu teologi, baik mulai yang konservatif hingga yang liberal-radikal sekalipun. Kader PMII begitu “ngelontok” mendedah teologi dari mulai yang paling fundamentalis ekstrim hingga paling rasional sekalipun. Jika sudah begitu, lantas apalagi yang harus diperdebatkan di PMII terkait dengan teologi gerakan? Rasanya tidak ada satupun Kongres PMII berlangsung tanpa ada pameran tulisan tentang teologi, paradigma maupun strategi-taktik gerakan. Ratusan kali nama-nama seperti Arkoun, Hasan Hanafie, Asghar Ali, Abid Al-Jabiri, Abdullah Ahmed An-Na’im, hingga tokoh nasional sekelas Gus Dur, Cak Nur, Masdar, Ulil, Baso maupun tokoh pemikir maupun aktifis Islam lainnya diperbincangkan. Pun Kongres PMII juga tidak kurang-kurangnya mencomot pemikiran Marxisme, Gramsci, Thomas Kuhn, Foucoult, Derrida, Giddens, wallerstein, Mao, Tan Malaka, dan lain sebagainya untuk menjustifikasi gerak social organisasi. Ahli-ahli ilmo sosial kritis itu dibedah dan ditransformasikan pemikiran mereka dalam konsep paradigma maupun stratek gerakan PMII. Namun masalahnya adalah, proyek mercusuar disapora wacana (free public sphere and free market ideas) tersebut masih merupakan proyek “setengah jadi” belum tertuntaskan sampai ke akar-akarnya. Alih-alih hal ini menjadikan kader menemukan kontekstualisasi diri mereka, justru yang terjadi sampai sekarang adalah “banjir bandang” ilmu sosial kritis yang tidak menemukan sandaran aplikatifnya.

Karena itu, tidak perlu PMII berkecil hati, kita masih cukup belia memang dalam masalah merumuskan teologi maupun tauhid gerakan, namun tidak ada salahnya kita harus mulai mencambuki diri untuk melakukan upaya tidak kenal lelah menemukan rumusan ideal teologi gerakannya, hingga sistem serta strategi apalikasinya agar idealitas kader PMII yang berlandaskan dzikir, fikir dan amal soleh segera menemukan momentum aktualisasinya. Sekarang yang diperlukan kader PMII dalam kerangka kaderisasi adalah bagaimana kader terstimulus untuk menemukan dirinya, siapakah dirinya dalam konjungtur gerak ke-PMII-an dengan mulai menyatakan bahwa dirinya adalah kader “mujtahid” yang setiap nafas pikir dan geraknya sungguh-sungguh dilambari oleh dasar teologis yang clear and distinct mampu menggerakkan mereka dalam pribumisasi Islam rahmatan lil ’alamin, nilai-nilai universal kemanusiaan (humanis), pembebas kaum mustadl’afin dan khalifatullah fil’ardl.

Lacak Sejarah Paradigma Islam (Teologi) Pembebasan

Sejarah bukanlah tumpukan mitos, bukan pula suatu proyek arbitrer yang sama sekali tidak memiliki kausalitas sosial. Berbekal inilah, Asghar Ali Engineer, memasukkan pendekatan historis –selain pendekatan teologis dan pendekatan sosiologis– sebagai salah satu komponen penting memahami Islam sebagai agama pembebasan. Islam tidak semata-mata mengandalkan dirinya pada pendekatan teologis sebagaimana kisah-kisah nabi-nabi Israel yang dipaparkan dengan penggambaran yang jelas dalam Al-Qur’an. Lebih dari itu, Islam juga tidak mengabaikan kausalitas sosial sebagai interdependence variable. Karena itu, teologi Islam sama sekali tidak melupakan determinisme sejarah. Al-Qur’an sangat memperhatikan peristiwa sejarah beserta segala pengaruhnya yang menentukan. Islam juga menanamkan kesadaran sejarah pada umatnya (Asghar Ali, 1993;2).

Pemahaman Islam sebagai liberating force, sangat tidak bisa dilepaskan dari kausalitas sosial Islam terkait dengan pembentukan sejarah dengan segenap implikasinya. Artinya, asal usul Islam tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dengan Mekkah yang pada saat itu merupakan pusat perdagangan internasional sebagai setting-nya. Kosmopolitanisme Mekkah salah satunya dapat diukur dengan banyaknya pedagang-saudagar elit yang bergerak pada international financial operations dan commercial transactions (Mansur Faqih, 1994;228), dimana mereka melakukan konglomerasi antar suku dan memonopoli perdagangan di kawasan kerajaan Byzantium. Kamus hidup mereka hanya dipenuhi dengan pengembangan kepemilikan pribadi, pelipatgandaan keuntungan, pemusatan kekayaan sekaligus mengakibatkan disparitas ekonomi. Kontras dengan penduduk asli Mekkah yang lain, suku Badui, yang memiliki cara pandang dan etika kesukuan tertentu berwatak egaliter. Suku-suku ini hidup nomadik, karena itu tidak begitu mengembangkan tradisi kepemilikan pribadi kecuali sebatas hewan peliharaan dan persenjataan ringan. Akumulasi dan pemusatan kekayaan juga tidak ditemukan disebabkan ketiadaan ekonomi uang (cash economy) dan kesederhanaan hidup. (Asghar Ali, 1993;4).

Etika masyarakat pedagang elit dan masyarakat kesukuan ini pada akhirnya saling bertabrakan yang mengakibatkan konflik dan mengakibatkan kekacauan (Malaise) di Mekkah (Faqih, 1994;228). Konflik-konflik itulah yang mengakibatkan dan menjadi akar kebangkrutan sosial di Mekkah. (Asghar,1993;4). Dalam suasana chaotic dan jahiliyah inilah Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menyelamatkan Mekkah dan dengan tegas Nabi SAW menentang praktek monopoli perdagangan dan kekayaan.(QS.104;2-9 dan QS. 102).

Dalam latar historis seperti di atas, tampak jelas bahwa Islam lahir sebagai pembebas.Islam tidak saja merupakan gerakan keagamaan belaka, melainkan juga melakukan transformasi sosial –ketika Mekkah mengalami krisis sosial dan krisis moral—dengan implikasi sosial ekonomi yang sangat mendalam. Islam lahir sebagai penantang serius bagi kaum monopolis Mekkah. Jika kemudian para elit Mekkah menentang Muhammad SAW dengan risalah Islamnya, maka sama sekali itu bukan didasarkan pada keengganan mereka menyembah agama Tauhid, melainkan dikarenakan implikasi sosial-ekonomi dari doktrin Islam yang melawan segala bentuk dominasi ekonomi dan monopoli kekayaan. Dalam konteks ini, misi Muhammad adalah membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan dan ketidakadilan (Faqih, 1994;231)

Realitas lain yang menggambarkan bahwa Islam bukan sekedar sebuah agama formal, melainkan juga risalah agung bagi transformasi sosial dan tantangan bagi kepentingan-kepentingan pribadi dibuktikan dengan ajarannya tentang shalat dan zakat yang berdimensi sosial. Bahkan, hampir sebagian besar ajaran Islam memberikan penekanan yang lebih terhadap muamalah (ibadah sosial) daripada urusan mahdhah (ibadah ritual)(Jalaluddin Rahmat, 1986;45-54). Sebagai agama yang lahir dalam konteks kenagkrutan sosial Mekkah, Islam membebaskan manusia dengan menghindarkan kemungkinan penumpukan kekayaan sebagai milik pribadi dan sekaligus mengharamkan terjadinya kebahagiaan dan kesejahteraan hanya bisa dinikmati oleh kelompok tertentu dari pada suatu masyarakat.(Siddiqi,1985;30-31).

Dus, tak dapat disangkal lagi bahwa Islam lahir sebagai agama yang membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan, eksploitasi serta ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Karena itu, memahami Islam dengan tanpa melihat determinisme sejarahnya, hanya akan mengakibatkan kita terjebak pada pemahaman yang parsial, menjebak dan prematur. Tak dapat ditolak bahwa keseluruhan sistem dalam (ajaran) Islam berorientasi pada terbentuknya sebuah masyarakat adil yang egaliter.


Teologi Gerakan PMII

Dalam konteks ini, maka penulis tawarkan bagaimana Teologi (Tauhid) Gerakan PMII dimaknai sebagai tidak saja menekankan pendekatan intelektual terhadap iman, ditekankan pula pada iman yang penuh dengan kepasrahan, melainkan yang lebih penting adalah bagaimana menekankan iman pada tindakan, dalam dunia dan sejarahnya yang memberi motivasi terhadap kader PMII dan sejarah dunia ini. Seiring dengan itu pemahaman mengenai Tuhan harus dimulai dari fakta historis. Tauhid hendaknya diletakkan sebagai tindakan. Kalau tidak, dikhawatirkan seperti apa yang terjadi sekarang ini, agama hanya terletak pada simbol dan institusi belaka.

Teologi PMII harus mampu mengarahkan kita untuk mengupayakan lahirnya sebuah konstruksi masyarakat ideal, masyarakat yang tidak dijamin oleh kekerasan, melainkan kehidupan bersama yang dijamin oleh nilai-nilai universal keilahian, tanpa kekerasan. Sebenarnya, Islam Ahlussunnah wal jama’ah (Aswaja) sebagai manhajulfikr, menuntut pentingnya perumusan ulang terhadap posisi manusia, baik di hadapan Tuhan maupun di sisi manusia serta makhluk lainnya. Karenanya, rumusan Teologi PMII tidak saja membicarakan Tuhan beserta sifat-sifatnya ataupun terlalu sibuk membela Tuhan, baik yang terkait dengan keesaan, keadilan, maupun sifat-fat ketuhanan lainnya. Tetapi, yang lebih penting adalah bagaimana teologi juga memberi cakrawala yang lebih luas dari aplikasi sifat-sifat Tuahn tersebut. Dus, rumusan Teologi PMII tidak saja membela Tuhan ‘di sana’ melainkan juga membela manusia dan alam yang ‘di sini’, sebab bukankah membela manusia dan alam seisinya merupakan bagian utama dari membela Tuhan?

Mengenal Tuhan bukanlah hal yang jauh dari diri manusia (Ana aqrabu min hablilwarid?), sebab Tuhan ada pada diri kemanusiaan itu sendiri, sifat-sifat Tuhan ada dalam diri manusia sebagai wakil dari Allah (khalifatullah). Hanya yang diperlukan oleh kita adalah bagaimana semua kelengkapan keilahian ini mampu diimplementasikan untuk mewujudkan nilai-nilai uniersal Islam di seluruh muka bumi ini dan sekaligus menegakkan HAM, demokrasi dan keadilan sosial. Dengan begitu, setiap kader PMII itu selalu ‘saleh ritual’ sekaligus ‘saleh sosial’. Secara individual, kader PMII melalui perjuangan melahirkan kreatifitas, mencipta, menebarkan kesejahteraan maupun menciptakan masyarakat yang otonom, dan tidak mudah digiring oleh kekuatan hegemonik, baik antar sesama manusia ataupun dalam bentuk kebendaan.

Rumusan sederhana di atas di konsepsikan di PMII sebagai Teologi antroposentrisme-transendental sebuah teologi yang meletakkan manusia sebagai subyek utama yang mewakili tugas-tugas ketuhanan di bumi yang berjalan dan berproses hidup dalam sumbu poros keilahian. Ingat, bahwa manusia memiliki kemerdekaan dan kekuatan untuk menentukan nasib dirinya berdasarkan amanah Tuhan. Tugas kekhalifahan ini dalam rekayasa sosial bukanlah reduksi melalui kemajuan tatanan material-temporal, melainkan suatu tata cara yang dinamis dan spiritual. Tugas ini harus berlangsung secara ‘ajeg’ tidak boleh dimutlakkan atau di-mandek-kan. Ia merupakan gerak yang tidak pernah terhenti, berlangsung terus (istiqomah) menuju kepenuhan (insan kamil). Memang proses pencerahan terjadi dalam relung sejarah, namun hal ini tidak boleh terhenti di sana, dan terus-menerus harus dikritik agar kekhalifahan kita tidak menjadi penuhanan atas manusia dan kebendaan.

Pemahaman Islam sebagai agama tauhid tidak bisa dilepaskan dari konteks sosio-historis, sosio-kultural dan motivasinya sebagai “agama pembebas”. Islam datang untuk menegakkan kalimat Laa ilaaha illaahu. Suatu kepercayaan (aqidah) yang meletakkan kepercayaan kepada Allah SWT. secara transendental, dengan menisbikan tuntutan ketaatan kepada manusia dengan berbagai jenis kelamin, ras, etnis, warna kulit maupun status sosialnya. Ia merupakan teologi yang tidaklah teocentris (ana abdullah) yang menjadikan manusia hanya semata obyek ketuhanan, maupun antropocentris (ana insan), yang memposisikan sebagai penentu segalanya, termasuk menentukan ‘jenis keyakinan’ seperti apa yang harus dipeluk. Teologi ini juga tidak menempatkan manusia pada posisi kontradiktif antara manusia sebagai khalifatullah yang bertugas memakmurkan bumi maupun manusia sebagai abdullah yang berkewajiban mengabdi dan menyembah Allah sepenuhnya. Justru yang hendak di raih adalah totalitas khalifatullah sekaligus dalam proses abdullah, seperti yang pernah ditauladankan dengan baik oleh Muhammad SAW.

Karena itu, tauhid gerakan PMII harus dimulai dengan meredefinisi (dekonstruksi jika perlu) konsep tentang teologi, berteologi, serta kaitannya dengan realitas umat, negara, sosial, ekonomi, budaya dan lain sebagainya. Teologi dan tauhid gerakan yang harus dilahirkan nantinya adalah teologi yang mampu menerjemahkan misi liberasi dan transformasi agama dalam konteks pemuliaan terhadap harkat kemanusiaan, penghilangan dikhotomi gerakan politico-struktural dan socio-kultural dalam khidmat berbangsa dan bernegara Indonesia. Pembebasan teologi di PMII dimaksudkan agar pemikiran dan gerakan tauhid (teologi) yang sedang terjadi di Indonesia kembali menemukan elan revolusionernya seperti yang pernah ditunjukkan Muhammad Rasulullah, untuk mewujudkan misi liberasi dan transformasi agama sehingga melahirkan motivasi dan etos kerja yang nantinya akan memberikan tawaran sistem tauhid dan teologi yang mampu menyadarkan dan memotivasi manusia untuk berpartisipasi membebaskan diri mereka dari belenggu kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan baik secara spiritual maupun material.

Teologi (tauhid) PMII seyogyanya terlahir dari khazanah darn tradisi pergulatan pemikiran dalam sejarah panjang umat Islam, yakni ; mampu mewarisi revolusionernya teologi Khawarij, toleran dan tasamuh-nya Murji’ah, loyalitasnya Syi’ah, rasionalismenya Mu’tazilah, dan tawasuth dan tawazun-nya Asy’ariyyah. Teologi yang bersifat eklektik ini bukanlah untuk men-talfiq-kan teologi, melainkan mengambil spirit positif dari masing-masing teologi yang pernah tumbuh-kembang di perjalanan historis umat Islam. Ia lebih merupakan mengambil prinsip dasar dari bangunan teologi yang pernah dibawakan oleh Rasulullah itu sendiri serta para nabi sebelumnya. Karena itu, kita hanyalah memberikan sentuhan seperlunya dengan melihat konteks kekiniaan dan kedisinian agar teologi PMI itu tidak saja membebaskan, melainkan juga melahirkan motivasi untuk selalu mencambuki diri menuju khalifatullah sejati, melahirkan etos kerja dan aktualisasi fitrah kemanusiaan menuju insan kamil.

Setimbang dengan proposisi di atas, maka teologi antropocentrisme trancendental PMII dapat dimaknai sebagai;

  1. Sebagai teologi gerakan, ia tidak hanya berisi tauhid, namun juga berisi prinsip-prinsip dasar syari’ah dan sekaligus akhlaq, sebab teologi dalam hal ini dimaknai sebagai world of view umat Islam.
  2. Sebagai teologi yang menempatkan manusia pada kedudukan kemakhlukan tertinggi yang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang memiliki kesempurnaan keadaan (ahsan al-taqwim).
  3. Sebagai teologi gerakan yang meng-ejawantah-kan nilai dasar kehidupan manusia yang sesuai dengan martabatnya: pelestarian hak asasi secara individual maupun kolektif, pelestarian hak mengembangkan pemikiran sendiri, takut terhadap ancaman pengekangan, Hak mengemukakan pendapat secara terbuka, dan pengokohan kepribadian tanpa campur tangan dari orang lain.
  4. Sebagai teologi yang menempatkan manusia dengan memberi hak sebagai pengganti Allah (khalifah Allah) dimuka bumi, sebagai fungsi kemasyarakatan yang mengharuskan manusia untuk memperjuangkan dan melestarikan cita hidup kemasyarakatan yang mampu menyejahterakan manusia secara menyeluruh dan tuntas (rahmatan li al-alamin).
  5. Sebagai teologi yang mengharuskan manusia menjadi subyek perdamaian, kasih sayang, saling kasih, asih asah asuh dengan sesamanya tanpa mempertimbangkan perbedaan apapun secara lintas agama, kultur dan lintas etnis.
  6. Sebagai teologi yang menjadikan manusia memiliki tugas untuk menentang pola kehidupan bermasyarakat yang eksploitatif, tidak manusiawi dan tidak berasaskan keadilan dalam arti yang mutlak.
  7. Sebagai teologi yang mendapatkan manusia sebagai makhluq yang mempunyai kemampuan fitri, akali dan persepsi kejiwaan untuk tidak hanya mementingkan masalah-masalah dasar kemanusiaan belaka.
  8. Sebagai teologi yang berusaha mewujudkan liberasi dan transformasi agama, being religious, not having religion
  9. Sebagai teologi yang menata sistem keyakinan yang dianut masyarakat tertindas, sehingga melahirkan motivasi dan etos kerja.
  10. Sebagai teologi yang menawarkan sistem teologi yang mampu menyadarakan dan memotivasi rakyat untuk berpartisipasi dalam usaha membebaskan diri mereka sendiri dari kemiskinan, kebodohan, penindasan, keterbelakangan dan ketidakadilan untuk memperoleh kehidupan yang layak dan mulia sebagai manusia.

Artinya, teologi gerakan ini adalah pandangan dunia tauhid kader yang tidak saja men-Esa-kan Tuhan melainkan juga melahirkan motivasi dan etos kerja yang tinggi. Teologi yang menggerakkan kader tidak saja tunduk dan berserah diri kepada ajaran Ilahi melainkan juga menggerakkan mereka untuk ‘melek sosial’ dan menjadi aktor sejarah, tokoh penting perubahan atau bahkan menjadi sang perubah itu sendiri. Perubahan ini semua diarahkan hanya untuk menegakkan kalimatun sawa’ dalam konteks keislaman dan keindonesiaan.

Syarat untuk melakukan itu tentunya kader PMII harus terus melakukan pembacaan dan kritik sejarah, akumulasi pengetahuan, memperluas networking dan melakukan diaspora. Semua ini harus dilakukan secara konsisten, dalam gerak ritmis disiplin diri dan organisasi dengan kesadaran kritis.

Lantas pertanyaannya adalah bagaimanakah rumusan ini menjadi mudah dipahami (di-internalisasi) oleh kader, konstektual, dan aplikatif-operable? Tentulah membutuhkan campur tangan banyak pihak di PMII untuk mencarikan rumusan operasionalnya dari teologi di atas yang sekali lagi tidak hanya dalam bentuk kertas kerja, konsep paper atau buku-buku kaderisasi dan ideologi maupun paradigma di PMII melainkan dalam bentuk sistem menyeluruh yang tertuang di atas kertas, terendapkan dalam nalar dan batin kader serta ternyatakan dalam setiap tindakan kader dan organisasi. Last but not least, Bersediakah sahabat-sahabat semua bersama-sama memikirkan dan menerapkan itu semua dalam bentuk nyata? Bersediakah sahabat-sehabat semua untuk tidak saja melakukan pendekatan intelektual dan spiritual terhadap iman melainkan juga menekankan iman pada tindakan, iman yang melahirkan motivasi dan etos kerja yang mampu memaksa diri pribadi kader maupun organisasi menjadi lebih baik lagi ? wallahu’alam bisshowab…

Agustus 14, 2008 at 10:56 am Tinggalkan komentar